Isu Honorer Masa Kerja 2024-2025 Bakal Dirumahkan, BKPSDM Kudus Bilang Begini

Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno. (Foto : Siti Islamiyah/Zonanews.id)

Pemkab Kudus telah mengeluarkan empat kali aturan terkait pelarangan rekruitmen non ASN. Meliputi Surat Edaran (SE) Bupati tahun 2022 dan 2023, lalu peraturan bupati (perbup) pada Januari 2024 yang ditindaklanjuti dengan SE Sekretaris Daerah.

“Dari tahun 2022 sampai 2024, Bupati Kudus sudah melarang rekruitmen non ASN atau dengan nama lainnya, seperti tenaga kontrak, honorer, GTT, PTT, wiyata bakti, dengan harapan tidak ada lagi non ASN di akhir tahun 2024” tambahnya.

Penataan non ASN dituntaskan melalui seleksi PPPK pada tahun 2024 dengan mekanisme PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Yang kemudian diperkuat dengan pembukaan seleksi PPPK Tahap II yang diperpanjang hingga 20 Januari 2025.

Bacaan Lainnya

Syarat pelamar PPPK Tahap II yakni untuk pelamar prioritas, Eks THK-II, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN, pegawai yang aktif berkerja paling sedikit dua tahun terakhir, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Jadi tahun 2025 harapannya sudah tidak ada tenaga non ASN lagi ,” jelasnya. ***