Aksi mogok ini dilakukan untuk menuntut pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim, yang gajinya tidak naik dalam dekade terakhir. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, gaji dan tunjangan hakim telah terkatung-katung selama lebih dari 12 tahun.
Khalid menambahkan bahwa ketidakpuasan terhadap kenaikan gaji ini merupakan isu yang dihadapi oleh banyak hakim di Indonesia. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan hakim, terutama di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat.
Dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, para hakim di Kudus membuktikan bahwa mereka tetap profesional meskipun dalam kondisi protes.
Hal ini mencerminkan dedikasi mereka terhadap tugas mulia sebagai penegak hukum di tengah situasi yang menantang. (***)
