KUDUS, ZONANEWS.ID — Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Koperasi (Disnakerperinkop) UKM Kabupaten Kudus menerima aduan terkait adanya 2 perusahaan yang menahan ijazah karyawannya selama awal tahun 2025.
Kepala Bidang Hubungan Industri dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disnakerperinkop UKM Kudus, Agus Juanto mengungkapkan, dua laporan itu berasal dari sektor usaha perkreditan dan industri olahan tembakau berskala kecil.
Mereka yang ijazahnya ditahan mayoritas berasal dari divisi marketing, terutama memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan uang perusahaan.
Menurut Agus, penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas dokumen pribadinya.
“Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran HAM, kami tidak menyarankan praktik tersebut karena setiap warga negara berhak atas dokumen pribadinya,” terang Agus pada Jumat, 2 Mei 2025.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa penahanan ijazah kerap dilakukan sebagai bentuk jaminan pertanggungjawaban karyawan terhadap uang atau aset perusahaan.
