Namun, dirinya menegaskan bahwa penyelesaian atas dugaan kerugian seharusnya dilakukan melalui jalur hukum dengan melapor ke kepolisian, bukan dengan menahan dokumen pribadi.
“Kalau perlu, perusahaan bisa menahan jaminan lain seperti surat pernyataan atau dokumen perjanjian yang sah,” ujarnya.
Disnaker Kudus mencatat, praktik penahanan ijazah karyawan juga pernah terjadi pada tahun 2024 dengan dua laporan. Untuk itu, pihak dinas terus menggencarkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar tidak melakukan praktik penahanan ijazah dalam kondisi apa pun.
Agus berharap, kesadaran perusahaan akan hak-hak pekerja semakin meningkat seiring dengan upaya pembinaan yang dilakukan. Ia juga mengimbau para pekerja untuk melapor ke Disnaker apabila mengalami perlakuan serupa.
“Kami terbuka menerima laporan dari masyarakat, khususnya pekerja, agar persoalan seperti ini dapat diselesaikan dengan jalur yang benar dan adil bagi semua pihak,” terangnya.***
