DPRD Kudus Harap Tunjangan Bagi Pemuka Agama Dipertahankan Meski Hartopo Purna Tugas

Bupati Kudus HM Hartopo saat Safari Jumat di Masjid Jami' Roudlotus Sholichin, Desa Cendono, Dawe, Jumat 11 Agustus 2023. (Istimewa)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mukhasiron mengingatkan, tunjangan untuk pemuka agama seperti marbot masjid, khatib masjid, serta imam masjid tidak dihilangkan meskipun HM Hartopo telah purna tugas menjadi Bupati Kudus.

Mukhasiron mengungkapkan, jabatan Hartopo sebagai bupati masih sampai 23 September 2023. Untuk itu, Hartopo dikatakan masih memiliki kesempatan ikut andil dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) perubahan 2023 maupun APBD 2024.

“Artinya masih ada kewajiban yang masih tersisa, terutama penganggaran untuk marbot masjid, khatib masjid, dan imam masjid di tahun 2024,” kata Mukhasiron, Jumat 11 Agustus 2023.

Bacaan Lainnya

Terkait tunjangan tersebut, politisi PKB tersebut menmengetahui bahwa anggaran untuk marbot, khatib, hingga imam masjid tidak ada dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditandatangani bupati serta jajaran pimpinan DPRD Kudus.

Termasuk tunjangan untuk guru swasta yang semula dianggarkan selama 12 bulan, di 2024 dirancang hanya dianggarkan selama 9 bulan.

Sebab itu, sebagai partai yang mengusung pasangan Hartopo menjadi Bupati Kudus di Pemilu 2019, Mukhasiron mengingatkan agar 9 program utama Bupati Kudus tidak ada yang dihilangkan sama sekali.

“Artinya semua program itu, 9 program bupati, kalau dihilangkan satu ya dihilangkan semua. Jangan sampai ada yang dihilangkan, itu yang menjadi catatan kami,” ungkapnya.

“Karena kami dulu sebagai partai pengusung, tentu kami di akhir masa jabatan mengingatkan beliau, jangan sampai anggaran untuk imam masjid, khatib masjid, dan marbot masjid itu dihilangkan,” terangnya.