Terlebih menurut Mukhasiron, anggaran untuk tunjangan pemuka agama tersebut nilainya tidak terlalu besar, yakni Rp3,5 miliar, di mana setiap orang berhak atas tunjangan Rp 1 juta setiap tahunnya.
“Artinya hanya setahun sekali, kenapa kok dihilangkan, sedangkan bagi penunggu pasien di rumah sakit masih dianggarkan. Ya tentunya ini menjadi hutang bupati (Hartopo) yang harus terselesaikan sebelum berhenti menjadi bupati,” terang Mukhasiron.
Kemudian, pihaknya juga berharap agar Hartopo bisa mengintruksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dialokasikan anggaran untuk imam masjid, marbot masjid, hingga khatib masjid.
Di sisi lain, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan akan mengecek tersebut terkait anggaran untuk marbot, khatib, hingga imam masjid di 2024.
“Coba saya lihat dulu, karena iya, KUA PPAS baru kita sahkan, baru kita tandatangani, nanti ada di Banggar (Badan Anggaran),” kata Hartopo.
Pihaknya menjelaskan, dalam KUA PPAS tersebut anggaran masih secara global dan belum terbagi bagi. Untuk itu, Hartopo belum mengetahui secara pasti, apakah tunjangan untuk marbot hingga imam masjid sudah masuk dalam pembahasan anggaran atau belum.
“Ketika pembahasan nanti baru muncul, KUA PPAS kan secara global, anggaran secara global, belum terbagi-bagi, PPA (Perencanaan Program dan Penganggaran) belum ada,” jelas Hartopo.
Meski begitu, Hartopo menegaskan bahwa janji politik yang diusungnya saat maju dalam Pilkada 2019 harus terus dilanjutkan dan jangan sampai putus. Kelanjutan program unggulan pun telah dititipkan kepada pimpinan DPRD Kudus untuk terus dikawal dan dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus setelah Hartopo purna tugas.***
