Mayoritas kades di Kudus akan berakhir masa jabatannya pada 2027 mendatang. Ini menyusul adanya perpanjangan dua tahun sesuai aturan terbaru yang berlaku.
Dengan kondisi itu, tahapan pilkades berikutnya akan menjadi momentum penting bagi desa-desa yang saat ini masih dipimpin penjabat.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami situasi ini. Kekosongan sementara tetap diisi oleh penjabat agar roda pemerintahan desa tidak terhenti,” imbuhnya.
Pihaknya memastikan Dinas PMD terus berkoordinasi dengan desa-desa itu dalam menghadapi kekosongan kepala desa demi kelancaran pelayanan masyarakat.
Dengan adanya aturan baru tersebut, Famny menilai sistem pemilihan kepala desa akan lebih fleksibel namun tetap menjunjung musyawarah dalam hal keterbatasan calon. ***
