Faktor ekonomi keluarga juga dinilai menjadi salah satu penyebab yang perlu diperhatikan.
Menurut Endang, masih ada orang tua yang kurang menyadari pentingnya memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan, meskipun pemerintah telah menghadirkan program pendidikan gratis.
“Ketiga, bisa jadi karena tidak mampu dan ortunya kurang aware terhadap itu,” katanya.
Untuk memastikan apakah jumlah ATS tersebut benar-benar mencapai 1.500 anak, Endang mendorong dilakukan verifikasi secara menyeluruh.
Ia mengapresiasi langkah Disdikpora yang telah menurunkan relawan untuk mengecek langsung kondisi anak-anak yang masuk dalam data tersebut sekaligus mencari solusi bagi mereka yang terkendala biaya.
“Dinas sudah mengadakan program menurunkan relawan mengecek kalau memang tidak mampu solusinya apa, meski pendidikan gratis, tapi mereka bawa tas, buku, seragam. Dinas kerja sama dengan Baznas untuk bantu itu,” terangnya.
Ia meminta proses pendataan dan penelusuran juga melibatkan pemerintah desa serta kader yang berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga anak-anak yang seharusnya bersekolah dapat teridentifikasi hingga tingkat RW.
