ZONANEWS.ID — Bupati Kudus HM Hartopo mendapat kesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Jumat 10 Maret 2023. Di sela kunjungan presiden ke Kabupaten Blora dalam rangka penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat dan surat keputusan perhutanan sosial dan surat keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Blora, Hartopo memanfaatkannya untuk curhat ke Jokowi.
Kesempatan emas itu dimanfaatkan Hartopo untuk menyampaikan infrastruktur nasional. Khususnya jalan nasional yang melintasi Kudus, di mana kondisinya saat ini perlu perbaikan secepatnya.
Dengan alasan bahwa Kudus termasuk strategis sebagai jalur utama pulau Jawa, dan tentunya untuk memberi rasa nyaman bagi pemudik lebaran.
“Pak Presiden tentu sudah hafal betul kondisi jalan nasional ini. Maka, saya usulkan adanya inpres (instruksi presiden) untuk prioritas pembangunan jalan nasional di Kudus,” imbuhnya.
Selain itu, Bupati juga meminta kelonggaran PMK 215 tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Hartopo memohon ada kelonggaran alokasi untuk penggunaannya, termasuk infrastruktur.
Kelonggaran yang dimaksud adalah penggunaan DBHCHT sebesar 50 persen block grant dan 50 persen sisanya specific grant. Yang mana di dalam block grant dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah. Salah satunya bisa untuk pembangunan infrastruktur.
“Dengan alokasi DBHCHT yang besar untuk Kudus (Rp. 238,5 M, red), Kami memohon ada kelonggaran tersebut, Bapak,” mohon Bupati Kudus kepada Presiden Jokowi secara langsung.
