“Jadi mereka konsultasi ke inspektorat agar tidak terjadi kesalahan di belakang. Jadi setelah ada respon balik dari kami (Inspektorat), kami akan memberikan berita acara atau lembar konsultasi untuk mereka,” tambahnya.
Berita acara ini difungsikan sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan konsultasi dengan Inspektorat. Sebelumnya, Eko membeberkan bahwa setelah dilakukan konsultasi hanya diberikan arahan secara lisan, namun disalahgunakan.
“Pernah terjadi hasil konsultasi dan pelaksanaan mereka berbeda. Kita sarankan sesuatu tapi yang dilakukan beda, dengan alasan sudah konsultasi ke inspektorat padahal saran kami tidak begitu. Jadi berita acara ini sebagai jaga-jaga,” terangnya.
Selain konsultasi, Eko juga menyebut telah mendapatkan sejumlah aduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan yang terjadi di suatu OPD tertentu. Ia menjamin, setiap aduan yang dilakukan akan dirahasiakan dan ditindaklanjuti.
“Akan kita lindungi, dan kami berterima kasih juga karena masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah,” tandasnya.
Ia pun berharap, dengan adanya layanan konsultasi online ini dapat menekan angka penyelewengan kebijakan maupun pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Sehingga, sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan akuntabel. ***
