Sementara itu, agenda keempat menyangkut perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan, khususnya warga miskin dan kelompok rentan yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, dalam surat permohonan audiensi menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan program kesejahteraan sosial berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan atas hal-hal tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kudus, mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program, serta memperoleh arahan dan kesepahaman mengenai langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ungkapnya, Selasa, 3 November 2026.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Kudus berharap mendapatkan sinkronisasi kebijakan, kejelasan arah program, serta dukungan koordinasi dari Kementerian Sosial RI.
Dengan demikian, berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial di Kabupaten Kudus dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan terintegrasi.
Bellinda juga berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Hasil pertemuan diharapkan menjadi landasan bagi penguatan koordinasi, penyelarasan kebijakan, dan perumusan langkah tindak lanjut yang konkret antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan Kementerian Sosial Republik Indonesia,” pungkasnya.***
