KUDUS, ZONANEWS.ID – Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus untuk memberikan klarifikasi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemanggilan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor PRIN-768/M.3.18/Fd.1/06/2026. Dalam surat itu, seluruh mitra SPPG diminta membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan operasional program MBG sebagai bahan klarifikasi.
Dokumen yang diminta antara lain berita acara verifikasi dan validasi SPPG, Surat Keputusan (SKEP) Kepala SPPG, data penerima manfaat, hingga dokumen pendaftaran SPPG seperti sertifikat lahan, SK yayasan, serta surat kerja sama antara yayasan dengan mitra.
Menanggapi pemanggilan tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus, Bellinda Birton, menilai langkah Kejaksaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, proses tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.
“Itu kan dari kejaksaan. Terkait pemanggilan karena apa, yang penting kemarin sebelum pemanggilan ini sudah menjadi kewenangan kejaksaan. Kami tidak ada masalah,” ujar Bellinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menjelaskan, keterlibatan Kejaksaan dalam mengawasi pelaksanaan program MBG memang merupakan arahan dari pemerintah pusat. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kejaksaan di sini menjalankan fungsi pengawasan program MBG. Memang dari pusat sudah ada rekomendasi agar kejaksaan ikut mengawasi pelaksanaan program ini,” jelasnya.
Bellinda berharap dengan adanya pengawasan dari aparat penegak hukum, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kudus dapat berjalan lebih baik, akuntabel, dan terbuka.
