Di sisi lain, Tommy menyebut masyarakat sebenarnya memiliki sejumlah alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan resmi. BNI sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyediakan berbagai pilihan kredit untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.
“Kami salah satu Himbara dan siap dengan beberapa jenis pinjaman. Ada yang sifatnya subsidi terkait konsumtif, contoh perumahan FLPP, maupun pinjaman yang sifatnya produktif,” katanya.
Untuk masyarakat yang menjalankan usaha, salah satu fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut dapat menjadi pilihan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Tommy menyampaikan, pembiayaan untuk sektor mikro juga memiliki skema tertentu yang memungkinkan masyarakat memperoleh kredit tanpa agunan hingga batas yang ditentukan.
“Yang tanpa agunan itu sampai dengan Rp
100 juta ke bawah, itu mikro,” ujarnya.
Sementara itu, pembiayaan yang ditanganinya dapat berada di kisaran Rp 150 juta hingga Rp 200 juta. Besaran pembiayaan tetap disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, serta kelayakan calon debitur.
Tommy menekankan, akses terhadap kredit seharusnya dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Bagi pelaku UMKM, pembiayaan idealnya digunakan untuk kegiatan produktif seperti menambah modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, maupun mengembangkan usaha.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mengutamakan lembaga keuangan resmi ketika membutuhkan pembiayaan. Masyarakat juga diminta tidak hanya melihat kemudahan pencairan, tetapi memahami seluruh kewajiban dan risiko sebelum mengambil pinjaman.
“Jadi sekali lagi, hindari pinjol. Kalau membutuhkan pembiayaan, pilih lembaga resmi dan sesuaikan dengan kemampuan,” pungkas Tommy.***
