Agen tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari TNI-Polri, perangkat desa, pendamping desa, operator desa, karang taruna, kepala desa, masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN), hingga agen posyandu.
“Siapapun bisa menjadi agen Perlinsos asalkan sudah aktivasi IKD, dan dia juga bisa mendaftarkan diri sendiri. Nanti layak atau tidak layak sebagai KPM bantuan akan diverifikasi langsung oleh sistem,” tambahnya.
Lebih lanjut, Winarno menyebut sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya.
Di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT PLN, Dukcapil Kemendagri, Korlantas Polri atau Samsat, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPJS Kesehatan, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Jadi data calon KPM maupun KPM bansos bisa terbaca dari instansi lain, untuk melihat apakah memenuhi syarat menerima bansos atau tidak. Jadi lebih terpadu sistemnya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Winarno membeberkan bahwa kuota penerima bantuan PKH di Kabupaten Kudus berkisar 23 ribu hingga 25 ribu KPM setiap triwulan. Secara nasional, program tersebut menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat.
Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan komponen keluarga penerima, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan anak sekolah. Keluarga yang memenuhi beberapa komponen sekaligus berpotensi memperoleh bantuan lebih besar sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun untuk bantuan sembako atau BPNT, nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu dengan kuota sekitar 35 ribu KPM setiap triwulan di Kabupaten Kudus. Salah satu kriteria penerimanya adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Dengan demikian, masyarakat di Kudus diharapkan segera memastikan data keluarganya telah masuk dalam sistem Perlinsos agar proses verifikasi kelayakan sebagai penerima bantuan sosial dapat dilakukan sesuai ketentuan. ***
