
Hal ini Ia sampaikan untuk meluruskan polemik sebelumnya yang menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinilai diskriminatif terhadap PKL dari luar daerah.
“Ini karena kita cinta sama orang Kudus, itu yang pertama,” ujar Sam’ani, menanggapi alasan dibalik syarat kepemilikan KTP Kudus untuk mendapat bantuan.
Ia menekankan, program bantuan modal usaha, baik dari Pemkab maupun CSR perusahaan memang ditujukan agar menyentuh masyarakat lokal atau ber-KTP Kudus yang menggantungkan hidup di wilayah setempat.
Selain bantuan permodalan, Pemkab Kudus juga tengah mengupayakan jaminan kesehatan bagi para PKL.
Sam’ani menjelaskan, proses pelayanan kesehatan bisa menjadi rumit jika pedagang berasal dari luar daerah dan belum terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk itulah, Pemkab menyarankan agar pedagang luar daerah yang menetap di Kudus mengurus pindah KTP.
“Bukan berarti kami memaksa untuk ber-KTP Kudus, tapi untuk kemudahan layanan, kami sarankan,” tegasnya lagi.
Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan para PKL mendapat hak yang setara dalam hal bantuan usaha dan perlindungan kesehatan.
“Kami minta maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi. Kami tegaskan tetap pro kepada semua PKL. Program ini demi kebaikan dan keberlangsungan usaha teman-teman semua,”
Sementara itu, di sela acara, Sam’ani dan Bellinda membagikan celemek dan sarung tangan, langkah ini mendapat apresiasi dari para pedagang, salah satunya Jamyadi (45).
Ia merasa diperhatikan dan berkomitmen menggunakan perlengkapan tersebut setiap hari demi kenyamanan pelanggan.
“Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Bupati. Ini kan untuk kesehatan juga, supaya pelanggan nyaman,” ucap Jamyadi yang sudah 15 tahun berjualan di area tersebut. ***
