“Atau denda paling banyak 50 juta rupiah,” ujar Kholid melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Pihaknya melanjutkan, melalui sosialsasi yang dilakukan satpol-PP sebelumnya, diharapkan masyarakat Kudus bisa mengetahui adanya larangan pengemis, gelandangan, pengamen dan orang terlantar (PGOT) pada fasilitas umum yang ada di Kabupaten Kudus, dan juga adanya larangan memberikan uang atau apapun kepada para pengemis atau sejenisnya.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat akan lebih paham tentang aturan yang tertuang dalam Perda, demi terciptanya kondusifitas di wilayah Kabupaten Kudus,” terangnya.
Sosilasisi mengenai peraturan ini sudah berulang kali dilakukan Satpol-PP Kudus, bahkan mereka yang masih nekat mengemis ada yang langsung dibawa ke Kantor Satpol-PP Kudus untuk diamankan.
Namun lagi-lagi, para pengemis masih nekat mengemis kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang berhenti di sejumlah traffic light tanpa rasa takut serta mengesampingkan Perda yang berlaku.***
