KUDUS, ZONANEWS.ID — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus pada Selasa, 15 Juli 2025 menjadi ajang evaluasi tajam terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Meski mayoritas fraksi mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK kepada Pemkab Kudus, kritik pedas tak terhindarkan. Khususnya terkait rendahnya serapan anggaran dan lemahnya kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum resmi yang dipimpin Ketua DPRD Kudus, Masan dan dihadiri langsung Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, banyak kritik yang disampaikan anggota DPRD Kudus.
Anggota Fraksi PKS, Sayid Yunanta menegaskan bahwa pertanggungjawaban ini bukan sekadar administrasi, melainkan cerminan akuntabilitas dan komitmen transparansi pemerintah daerah.
“Kami melihat adanya beberapa capaian yang patut diapresiasi, namun juga banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Kemudian dari Fraksi PKB, secara khusus menyoroti serapan anggaran 2024 yang dinilai minim. Banyak program fisik maupun nonfisik yang tidak terealisasi tepat waktu, sehingga manfaatnya bagi masyarakat tidak maksimal.
Dalam hal ini, PKB mendesak Bupati Kudus untuk mengevaluasi OPD berkinerja lemah dan menegur instansi yang tidak aktif dalam pembahasan APBD bersama DPRD.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan defisit anggaran sebesar Rp72,3 miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat realisasi pendapatan daerah justru melebihi target hingga 102,68%. Gerindra meminta penjelasan rinci mengenai penyebab defisit tersebut.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-Hanura menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp208,7 miliar.
Mereka mempertanyakan apakah kelebihan SILPA tersebut bisa dialihkan untuk peningkatan infrastruktur, seperti pelebaran jalan, pemasangan LPJU, pembuatan drainase, dan normalisasi sungai, agar Kudus tidak lagi menjadi langganan banjir.
