Kritik juga datang dari Fraksi PAN-NasDem yang melihat adanya ketimpangan layanan pendidikan di Kabupaten Kudus. PAN-NasDem mendorong penambahan sekolah menengah di Kecamatan Undaan dan Kaliwungu, Kudus.
Lalu Fraksi Golkar meminta Pemkab Kudus segera mengendalikan inflasi akibat lambatnya serapan APBD, serta menyoroti menjamurnya toko modern seperti Alfamart dan Indomaret yang dikhawatirkan mengancam eksistensi pasar rakyat dan UMKM.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan kritik terhadap struktur pendapatan daerah yang masih didominasi retribusi daripada pajak, mengingatkan agar beban tidak melulu ditanggung rakyat kecil.
Mereka juga meminta peningkatan PAD harus disertai kajian potensi yang valid dan realistis. Kondisi pasar rakyat yang sepi dan keluhan pedagang juga menjadi perhatian Fraksi PKS, mendorong kebijakan retribusi yang lebih manusiawi.
Ketua DPRD Kudus, Masan, usai rapat menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi poin penting.
“Kalau pelaksanaan kegiatan molor ke akhir tahun, efeknya bisa sangat luas. Dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, sampai kualitas pembangunan yang terpengaruh cuaca,” jelasnya.
Masan menegaskan, DPRD telah menjalankan pembahasan tepat waktu, dan kini eksekutif dituntut menyesuaikan ritme agar program tidak tumpang tindih.
Menanggapi semua pandangan fraksi, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian enam bulan pertamanya menjabat.
“Kami akan segera menggelar rapat pimpinan dan melihat sejauh mana efektivitas kinerja yang sudah berjalan. Evaluasi akan dilakukan agar ke depan tidak terulang,” tandasnya.***
