Sementara itu, Penggagas inovasi sekaligus Kasi Pemerintahan dan Desa dan BPD, M Agung Dewanto menyebut bahwa setiap tahunnya, terdapat pengajuan BPD untuk melakukan PAW. Namun, mereka masih merasa bingung.
“Karena di perbup (peraturan bupati) atau perda (peraturan daerah) itu regulasinya jadi satu, maka BPD kadang masih ada yang kebingungan. Maka kita buat layanan informasi ini untuk membantu bagaimana petunjuk teknis,” tuturnya.
Hingga awal Agustus 2025 ini, Agung menghitung ada sekitar 13 pengajuan yang dilakukan oleh BPD untuk melakukan PAW. Faktor pengajuannya bermacam-macam, ada yang meninggal dunia, pindah domisili, hingga mengundurkan diri.
“Jadi seperti meninggal dunia itu kan harus ada PAW, pindah domisili juga harus diganti karena sudah tidak bermukim di situ. Itu prosedurnya akan kami bantu di pelayanan Relasi BPD, yang rencananya ruangannya di lantai 1,” terangnya.
Agung berharap, dengan adanya ruang konsultasi ini dapat membantu BPD dalam mengurus PAW, baik itu dalam pemberhentian maupun pengangkatan anggota. Tentunya, dengan lebih mudah dan efektif karena langsung tatap muka. ***
