“Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas masing-masing aparatur. Kami terus mendorong Inspektorat Daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah. Jangan sampai ada celah penyimpangan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran,” ujar Sam’ani.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Imam Turmudi, mengingatkan bahwa persoalan administrasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Karena itu, setiap instansi pemerintah perlu mengenali titik rawan penyimpangan dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal.
“Administratif adalah pintu masuk korupsi apabila celah-celah penyimpangan tidak dikenali dan dicegah sejak awal. Kunci pencegahan yang efektif adalah kemampuan mengidentifikasi titik rawan korupsi di setiap lini birokrasi, yang harus dibarengi peningkatan integritas. Penguatan APIP juga mutlak agar Inspektorat mampu menjalankan fungsi Early Warning System,” jelas Imam.
Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono juga mendorong penguatan transformasi sistem pengawasan di tingkat kabupaten/kota.
Ia menilai pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan koordinasi antarperangkat daerah diperlukan untuk membuat proses pengawasan lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap potensi penyimpangan.
Melalui capaian MCSP 2025, Pemkab Kudus diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penguatan fungsi Inspektorat Daerah sebagai APIP, peningkatan integritas aparatur, serta pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi langkah penting untuk mempertahankan capaian tersebut.***
