PMII Kudus Gelar Aksi Damai dan Doa Bersama, Sampaikan Empat Tuntutan ke Pemerintah Pusat

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kudus menggelar Aksi Damai dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa di depan Pendapa Kabupaten Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kudus menggelar Aksi Damai dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa di depan Pendapa Kabupaten Kudus, Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif dengan dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bacaan Lainnya

Aksi diawali dengan penampilan teater yang dibawakan kader PMII sebagai bentuk refleksi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi, dan tuntutan kepada pemerintah pusat sebelum ditutup dengan doa bersama serta lantunan sholawat.

Dalam aksi tersebut, PMII Kabupaten Kudus menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait tata kelola, manajemen, dan regulasi.

Kedua, evaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ketiga, pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keempat, mendesak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ketua PMII Kabupaten Kudus, Medan Widjaya, mengatakan tuntutan yang disampaikan merupakan hasil kajian yang bertujuan memperkuat tata kelola berbagai program nasional agar lebih berpihak kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah pusat terkait empat hal. Kami meminta juga dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar PT Agrinas membuat studi kelayakan bisnis tentang potensi ekonomi lokal,” ujarnya.

Menurut Medan, PMII juga mendorong pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 secara konsisten demi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

“Yang ketiga adalah penegakan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 yang pada intinya tentang kedaulatan ekonomi dan keberpihakan negara kepada kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, kami mendorong pemerintah pusat bersama DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.

Lebih lanjut, Medan menjelaskan terdapat sejumlah poin penting dalam evaluasi Program MBG. Salah satunya adalah usulan pembentukan bank menu yang melibatkan partisipasi penerima manfaat dan menyesuaikan potensi pangan lokal.