Meski demikian, Disdukcapil Kudus kini mengalihkan fokus pada peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dari total warga yang telah melakukan perekaman KTP, baru 44.413 jiwa atau 6,80 persen yang mengaktifkan IKD.
“Masih ada lebih dari 609 ribu penduduk yang belum memiliki IKD. Ini menjadi tantangan sekaligus prioritas kami ke depan,” katanya.
Menurut Harso, rendahnya angka kepemilikan IKD bukan disebabkan keterbatasan layanan, melainkan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat identitas digital.
“Banyak warga yang belum mengetahui fungsi IKD, padahal ke depan pelayanan publik akan semakin mengarah ke sistem digital,” terangnya.
Untuk meningkatkan kepemilikan IKD, Disdukcapil Kudus terus melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung ke berbagai kelompok masyarakat.
“Kami menyasar komunitas pengusaha, tenaga pendidik, hingga kelompok masyarakat lainnya. Cara paling efektif adalah mengaktifkan IKD saat warga selesai menerima layanan di Disdukcapil,” jelasnya.
Ia berharap, melalui strategi tersebut, kepemilikan IKD di Kabupaten Kudus dapat meningkat signifikan pada tahun 2026 seiring dengan penguatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
“Kami optimistis masyarakat akan semakin terbiasa dengan layanan digital dan identitas kependudukan berbasis aplikasi,” pungkas Harso.***
