Perwakilan LSM Reformasi, Mbarsidi, menyoroti banyaknya kegiatan yang berlangsung di kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh. Menurutnya, penggunaan ruang publik perlu memiliki mekanisme yang jelas agar tidak mengganggu fungsi fasilitas tersebut bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampak kegiatan terhadap lalu lintas. Penyelenggaraan acara tertentu dinilai dapat memengaruhi akses masyarakat karena adanya penutupan maupun pengalihan arus kendaraan.
”Fasilitas umum yang seharusnya menjadi milik umum dan melayani kepentingan umum, hari ini seenaknya dipakai untuk kepentingan kelompok maupun individu,” katanya.
LSM Reformasi juga mempertanyakan pola keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di kawasan alun-alun.
Menurutnya, aturan mengenai pemanfaatan ruang publik perlu dibuat secara terbuka dan jelas. Hal tersebut dinilai penting agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penggunaan fasilitas tersebut.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Sekda Kudus Eko Djumartono menyatakan Pemkab Kudus terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Ia menjelaskan, padatnya kegiatan di Alun-Alun Simpang Tujuh selama Agustus hingga September 2026 memiliki kaitan dengan rangkaian agenda peringatan Hari Jadi Kota Kudus.
Namun, tingginya frekuensi kegiatan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkab Kudus akan mengevaluasi kembali pola pemanfaatan alun-alun untuk memastikan ruang publik tersebut dapat digunakan secara tertib.
Eko mengatakan, evaluasi tersebut juga merupakan arahan dari Bupati Kudus. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah frekuensi kegiatan yang dinilai terlalu sering berlangsung di kawasan tersebut.
”Perintah dari Pak Bupati juga menyampaikan untuk evaluasi penggunaan Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus karena terlalu sering kegiatan,” ujar Eko.
Selain kegiatan umum, Pemkab Kudus juga akan mengevaluasi agenda yang memiliki unsur komersial. Pengelolaan kegiatan tersebut akan ditinjau agar pemanfaatan fasilitas publik dapat berlangsung secara lebih tertata dan profesional.
Rancangan regulasi yang kini disiapkan diharapkan menjadi dasar dalam mengatur penggunaan Alun-Alun Simpang Tujuh. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, berbagai kegiatan diharapkan tetap dapat berlangsung dengan mempertimbangkan akses, kepentingan, dan kenyamanan masyarakat.***
