OPD Punya Kegiatan, Kejaksaan Negeri Kudus Siap Beri Pendampingan dari Penganggaran hingga PHO

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Henriyadi W Putro. (Nila/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus siap memberikan pendampingan hukum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan atau proyek yang bersumber dari uang negara, baik itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Henriyadi W Putro menyampaikan, merujuk instruksi Kejaksaan Agung tersebut, Kejari Kudus siap memberikan pendampingan mulai dari proses awal penganggaran sampai dengan PHO (Provisional Hand Over) atau kegiatan serah terima pertama hasil pekerjaan proyek konstruksi dari penyedia jasa kepada pemilik proyek.

Bacaan Lainnya

“Kami akan mendampingi semua, secara teknis kami akan turun ke lapangan melakukan serangkaian evaluasi terkait dengan progres atau capaian kerja yang sudah seharusnya dilaksanakan,” terang Henriyadi belum lama ini.

Melalui pendampingan tersebut, lanjut Henriyadi merupakan bentuk kontribusi Kejaksaan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pertannggungjawaban keuangan negara dengan baik.

“Pencegahan itu yang kita utamakan,” tegasnya.

Namun pendampingan ini tetap diserahkan kepada dinas terkait. Sebab Kejaksaan tidak bisa tiba-tiba memberikan pendampingan hukum tanpa adanya permintaan dari OPD yang memiliki kegiatan.

Sehingga, OPD dipersilakan mengajukan kegiatan yang ingin dilakukan pendampingan kepada Kejaksaan. Serta memberikan informasi lengkap mengenai jenis kegiatannya, spesifikasinya seperti apa, anggarannya berapa, kontraknya, dan lain sebagainya.

“Kita akan briefing sebelumnya, capaian-capaian progresnya akan kita evaluasi dulu,” ujar Henriyadi.