Informasi mengenai pendampingan hukum ini pun tidak terlepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan tanah uruk di Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) yang akan dibangun di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kudus.
Di mana dalam pengadaan tanah uruk, dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Kabupaten Kudus diduga melakukan penyalahgunaan anggaran.
Kajari Kudus mengungkapkan, sebelumnya Disnaker Kudus telah mengajukan pendampingan hukum, namun karena proyek sudah berjalan 40 persen, Kejaksaan menolak memberikan pendampingan.
Untuk itu, pembangunan SIHT yang dilanjutkan tahun 2024, Kejaksaan menawarkan kepada dinas terkait apakah masih ingin dilakukan pendampingan atau tidak.
“Kami sampaikan, kalau masih mau melakukan kegiatan, kita siap (memberikan pendampingan), kalau mereka mengajukan apa, disampaikan dan dipaparkan ke kita anggarannya berapa,” terang Kajari.
Henriyadi melanjutkan, Disnaker Kudus telah mengajukan pendampingan pada Kejaksaan beberapa waktu lalu terkait kelanjutan proyek SIHT di tahun 2024.
“Ini baru kita teliti, terus persiapan-persiapan. Nanti ada surat kuasa khususnya, nanti kita bisa melakukan teguran kepada penyedia kalau tidak melaksanakan sesuai prosedur,” ungkapnya.
Dengan adanya kasus tersebut, Kejaksaan Negeri mempersilakan kepada OPD di Kudus yang memiliki kegiatan atau proyek mengajukan pendampingan hukum agar kasus yang sama tidak terulang.***
