KUDUS, ZONANEWS.ID – Permasalahan di dunia pendidikan kembali mendapat sorotan oleh Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Muchdi. Termasuk, soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Muchdi menyampaikan keprihatinnya terhadap nasib PPPK Paruh Waktu saat melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kudus, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, memandang bahwa PPPK Paruh waktu seperti “anak tiri”. Padahal mereka juga bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga pendidikan milik pemerintah.
Akan tetapi, hak yang mereka dapatkan tidak jelas. Bahkan, tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait hak-hak yang didapatkan, termasuk gaji, Tunjangan hari Raya (THR), gaji ke-13, atau bahkan nasib setelah purna tugas.
“Permasalahannya hampir semua itu penyebabnya masih ada diskriminasi. Sebutan mereka sebagai paruh waktu juga sudah diskriminasi, gaji tidak jelas, haknya tidak jelas,” ujar Muchdi.
Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat miris dan perlu untuk dicarikan soluasi. Muchdi pun mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Kudus yang telah menetapkan gaji PPPK Paruh Waktu minimal Rp 1 juta.
Akan tetapi, ternyata masalah tidak berhenti disitu. Sejumlah permasalahan muncul ketika penggajian yang dilakukan melalui skema alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkendala.
