“Mengenai status paruh waktu juga ini sampai kapan, kontrak satu tahun apakah akan diperpanjang atau tidak juga tidak jelas. Padahal kebutuhan guru di sekolah masih banyak,” tandasnya.
Ia pun berkomitmen akan membawa permasalahan ini di tingkat pusat, agar bisa sama-sama mencarikan solusi. Tentunya, PPPK Paruh Waktu karena sudah menjadi bagian dari ASN, menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat juga.
“Pemerintah harus Fair dan objektif, kalau memaksa perusahaan agar menentukan gaji minimum dan wajib THR, tapi PPPK Paruh Waktu yang bekerja di pemerintahan malah tidak jelas. Ini sangat prihatin dan tidak adil,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan merasa bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait penggajian PPPK Paruh Waktu. Tidak elok rasanya jika keberadaan mereka yang merupakan ASN tidak diimbangi dengan kebijakan.
“Kami yang ada di lapangan tetap memberikan honor dengan kekuatan sekolah masing-masng, dan saya yakin tidak semua sekolah memiliki kemampuan yang sama. Ini kalau berkepanjangan, kasihan mereka,” tandasnya.
Pihaknya pun berharap, pemerintah daerah turut memberikan payung hukum kepada PPPK Paruh Waktu. Termasuk, soal hak-hak mereka dalam menjalani tugas sebagai ASN di lingkungan pemerintah. ***
