Kejaksaan Masih Butuh Waktu Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Tanah Uruk SIHT Kudus

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus, Dwi Kurnianto. (Nila/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus masih membutuhkan waktu untuk mengumumkan siapa yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan tanah uruk di Sentra Hasil Industri Tembakau (SIHT) yang berlokasi di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Pekerjaan tanah uruk itu senilai Rp 9,16 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024.

Kepala Kejari Kudus, Henriyadi W Putro melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Dwi Kurnianto mengatakan, sampai saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum melakukan penghitungan kerugian negara terkait dugaan korupsi tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurut Dwi, setelah antri cukup panjang, BPKP baru akan datang ke Kudus untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada Rabu, 13 November 2024 besok.

“Tim BPKP baru terjadwal besok turun ke Kudus setelah antrian panjang di BPKP. Mohon doanya supaya tim BPKP cepat melakukan penghitungan kerugian negara,” ujar Dwi Kurnianto pada Selasa, 12 November 2024 siang.

Kemudian saat disinggung mengenai siapa yang akan menjadi tersangka terkait kasus tersebut, Dwi masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

“Seperti yang disampaikan Pak Kajari, penetapan tersangka setelah ada hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP,” katanya.