Kejaksaan Masih Butuh Waktu Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Tanah Uruk SIHT Kudus

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus, Dwi Kurnianto. (Nila/Zonanews.id)

Untuk itu, pihaknya meminta doa semua pihak agar prose penghitungan kerugian negara oleh BPKP bisa berjalan lancar dan cepat.

“Jadi kita bisa segera menentukan dan menetapkan tersangka,” lanjutnya.

Diketahui, dugaan korupsi tanah uruk itu bermula saat paket kegiatan tersebut melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog) dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,16 miliar dengan harga satuan Rp 212.000 per kubik.

Bacaan Lainnya

Tetapi pemenang lelang menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain, yakni berinisial SK dengan nilai proyek sebesar Rp 4,04 miliar atau dengan harga satuan Rp 93.500,00 tanpa sepengetahuan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya SK menyerahkan pekerjaan tersebut kepada AK dengan nilai proyek sebesar Rp 3,11 miliar dengan harga satuan tanah uruk Rp72 ribu tanpa sepengetahuan PPK.

Selain itu, ditemukan fakta, bahwa bahan material untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak berasal dari kuwari sesuai dengan surat dukungan.

Di sisi lain, pembangunan SIHT itu mendapatkan kucuran anggaran Rp 21 miliar yang bersumber dari DBHCHT Pemkab Kudus Tahun Anggaran 2023, untuk pembangunan pagar keliling, talud, pengurukan, serta drainase di lahan seluas 3,7 hektar.***