Kebijakan Aturan Baru, DPUPR Kudus Evaluasi Ulang 52 Titik Proyek Infrastruktur

Kepala Dinas PUPR, Hari Wibowo. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kudus melakukan evaluasi ulang terhadap puluhan proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Langkah ini diambil menyusul terbitnya aturan baru dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Bacaan Lainnya

Kepala DPUPR Kudus, Hari Wibowo, mengatakan bahwa regulasi baru tersebut membuat proses pelaksanaan proyek harus disesuaikan kembali, terutama dalam perhitungan anggaran.

“Kita masih berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman barang dan jasa (Barjas) termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), karena secara sistem aturan yang terbaru belum terakomodasi semua,” ujarnya, Sabtu, 11 April 2026.

Ia menjelaskan, selain faktor regulasi, kenaikan harga material di lapangan juga turut mempengaruhi perhitungan proyek.

Meski belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dampaknya sudah dirasakan pada harga bahan konstruksi.

“Kita akan mencoba hitung ulang, karena kenyataan di pasar meskipun belum ada pernyataan resmi harga BBM naik, ternyata bahan-bahan material sudah naik,” jelasnya.

Untuk itu, DPUPR Kudus akan melakukan survei ulang harga sebagai dasar penyesuaian anggaran sebelum proyek dilanjutkan.