KUDUS, ZONANEWS.ID – Universitas Muria Kudus (UMK) memilih mengambil peran sebagai lembaga evaluasi, konsulting, maupun auditing dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimbang ikut mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Rektor UMK, Prof. Darsono menilai bahwa mendirikan dapur MBG bukan satu-satunya cara bagi perguruan tinggi untuk mendukung program pemerintah tersebut. Menurutnya, kampus tetap harus menjaga marwah dan fungsi utama sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
“Secara prinsip, perguruan tinggi itu merupakan center of excellence dalam pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Prinsip itu tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program MBG memang dapat menjadi bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi. Namun, menurutnya, peran kampus tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dapur umum.
Prof. Darsono menilai sistem MBG akan lebih ideal apabila setiap pihak memiliki peran berbeda yang saling melengkapi. Ada pihak yang menjalankan dapur, ada yang menjadi penjamin mutu, dan ada pula yang melakukan asesmen maupun evaluasi program.
“Dengan sistem seperti itu, seluruh pihak bisa saling mengontrol sehingga menghasilkan optimasi program yang lebih baik,” katanya.
