Ia bahkan mengusulkan agar perguruan tinggi lebih diarahkan untuk mengekspresikan kompetensi keilmuan yang dimiliki, seperti dalam bidang evaluasi, asesmen, hingga penyusunan rekomendasi pengembangan program MBG.
Menurut Darsono, apabila UMK nantinya dilibatkan secara resmi dalam program MBG, maka kampus tersebut akan mengambil posisi sesuai kompetensi dasarnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan.
“Kalau UMK di-endorse untuk berperan, tentu kami lebih tepat berada pada posisi evaluasi, konsulting, maupun auditing. Kalau membuat dapur secara langsung, kasihan juga UMKM di luar. Harus ada keseimbangan peran,” tegasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini UMK memang belum terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Kudus. Meski demikian, kampus siap berkontribusi apabila nantinya terdapat sinergi dan kebutuhan dari pemerintah maupun pihak terkait.
Darsono menyebut kontribusi UMK dapat diwujudkan melalui berbagai program akademik dan pengabdian masyarakat, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengembangan instrumen evaluasi, asesmen kualitas, hingga studi visibilitas program MBG dari sisi keilmuan dan knowledge development.
