Sementara itu, peserta rapat lainnya, Lukman dari Pengkab Atletik, menolak tuntutan reformasi KONI. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak berdasar jika hanya dipicu oleh penampilan dance sport di Pendapa.
Ia menyebut, dari sudut pandang olahraga, kostum dance sport disesuaikan dengan kebutuhan atlet.
“Ketika dipandang dari sudut agama memang tidak pantas, tetapi ini olahraga dan atlet berprestasi yang akan tampil di pra Porprov,” ungkapnya.
Ketua KONI Kudus, Sulistyanto, dalam rapat tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penampilan dance sport saat KONI Award.
Ia menyatakan kritik dan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal agar ke depan KONI lebih berhati-hati dalam menentukan tempat acara dan kostum yang ditampilkan.
“Kami sampaikan permohonannya maaf kepada masyarakat Kudus, ini jadi koreksi untuk kami di masa yang akan datang, untuk meletakkan acara dan kostum yang ditampilkan,” ujar Sulistyanto.
Anggota Komisi D DPRD Kudus, Ngatman, menyimpulkan rapat koordinasi ini sebagai bahan evaluasi bersama.
Ia meminta KONI Kudus segera menggelar rapat internal untuk menyinkronkan kepengurusan dengan masing-masing Pengkab cabor, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Terkait desakan pencopotan Ketua KONI, Ngatman menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan KONI Provinsi Jawa Tengah. Ia berharap KONI dapat mengakui kesalahan, menerima kritik, dan melakukan perbaikan ke depan. ***
