Himpaudi Kudus Geruduk Kantor Dewan, Minta Kawal Pembahasan Kesetaran Guru PAUD Non Formal di DPR RI

Audiensi Guru PAUD non formal dari Himpaudi Kabupaten Kudus, bersama Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto serta Kabid PAUD Disdikpora Kudus, Arini Budi Utami. (Foto: Siti Islamiyah/ Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Puluhan guru PAUD non formal yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Kudus menggeruduk Kantor DPRD Kudus, Rabu, 18 Desember 2024.

Puluhan guru tersebut datang untuk meminta kepada DPRD Kabupaten Kudus, untuk mengawal pembahasan kesetaraan guru PAUD non formal di DPR RI. Mereka pun disambut baik oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Mardijanto.

Ketua Himpaudi Kabupaten Kudus, Mujiwati menyampaikan bahwa selama ini guru PAUD non formal tidak mendapatkan hak yang setara dengan guru formal, karena tersandung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Bacaan Lainnya

“Kami mohon diberi kesetaraan, karena kami guru di lembaga pendidikan non formal belum bisa masuk Undang-Undang (terkait) guru dan dosen, mungkin bisa dibantu diakui di DPR RI, untuk mendapatkan hak yang setara sebagai guru,” katanya.

Mujiwati menerangkan bahwa selama ini guru PAUD non formal sudah menjalankan kewajiban seperti di lembaga pendidikan formal, mulai dari mengikuti akreditasi dan menjalankan kurikulum yang ditentukan. Tetapi hak yang mereka dapatkan tidak setara.

“Kesetaraan belum kami dapatkan, termasuk mengikuti sertifikasi kami belum bisa,” tandasnya.

Di samping itu, honor yang mereka dapatkan juga terbilang kecil. Mujiwati menyebut bahwa honor guru berbeda-berbeda tergantung dari lembaga pendidikan masing-masing, berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan.