“Rata-rata Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan, tapi masih ada yang Rp 100 ribu,” paparnya.
Mujiwati merinci, total ada 1.300 guru yang tergabung dalam Himpaudi Kabupaten Kudus. Yang mana mereka tersebar mengajar di 250 lembaga pendidikan, terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
“Kalau total guru PAUD di Kudus ada 2.500 guru yang mengajar di 457 lembaga pendidikan, itu termasuk TK. Kalau yang tergabung di Himpaudi ada 1.300 guru,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto mengaku siap untuk mendukung dan turut mengawal permintaan dari Himpaudi Kudus, agar mendapat kesetaraan seperti guru di lembaga pendidikan formal.
“Kita akan mengakomodir, akan saya sampaikan di rapat paripurna agar tersampaikan di DPR RI,” tegas Mardijanto.
Ia mengaku prihatin, bahkan sempat menangis saat mendengar curhatan dari guru PAUD non formal. Padahal mereka merupakan pejuang pendidikan, yang mendidik anak-anak bangsa di jenjang paling dasar.
“Nangis tadi saya karena digaji cuma Rp 100 ribu per bulan, mereka ini kan pejuang pendidikan, jadi akan saya pastikan terbahas di rapat nanti supaya mereka mendapatkan hak yang setara,” tandasnya. ***
