Isu internal yang mencuat tak hanya soal kepengurusan alumni, tetapi juga menyangkut Yayasan yang menaungi UMK. Para alumni mengindikasikan adanya perubahan statuta awal yayasan yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
“Ini yang harus kita luruskan. Contohnya, dulu struktur yayasan itu melibatkan unsur-unsur pendiri seperti Forkopimda, tapi sekarang diwakili oleh eselon-eselon di bawah Sekda. Ini jelas tidak ideal karena posisinya bergantung pada kepala daerah, tidak punya kebebasan membuat kebijakan,” jelasnya.
Kondisi ini membuat alumni semakin resah dan terpanggil untuk melakukan langkah-langkah nyata. Mereka merasa perlu mengawal arah pengelolaan UMK agar tetap pada semangat pendirian awal, yakni sebagai lembaga pendidikan yang independen dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Langkah awal kami seperti proses hukum, dimulai dari penyelidikan, lalu penyidikan, dan akhirnya tuntutan. Kita ingin transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Acara Halal Bihalal ini menegaskan bahwa alumni bukan hanya sekadar pengamat, tetapi juga penggerak yang punya tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan UMK. Dengan kebersamaan, ketegasan, dan rasa memiliki, IKAFH UMK siap menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas almamater. ***
