Harapan besar ditujukan agar kebijakan ini dapat meringankan beban pelaku usaha dan mendukung pemulihan ekonomi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Kudus, Djati Sholechah menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan keringanan retribusi pasar akan dikoordinasikan melalui paguyuban pasar.
Hal ini dipilih untuk mempermudah proses administrasi dan memastikan koordinasi berjalan efektif.
“Secara administrasi, masyarakat bisa mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Kudus, tembusan Dinas Perdagangan dan BPPKAD, melalui paguyuban,” jelas Djati.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tertib membayar pajak dan retribusi sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha dan wajib pajak.
Diektahui, perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kudus tahun ini akan dilaksanakan dengan tema “Harmoni dalam Toleransi”, yang diharapkan dapat memperkuat komitmen masyarakat menuju Kudus yang lebih sejahtera.***
