FSP RTMM SPSI Kudus: Buruh Kudus Tandatangani Petisi Penolakan RUU Omibuz Law Pasal 154 Terkait Tembakau

Ketua RTMM SPSI Kudus Suba'an dan Sekretaris Bambang menunjukka surat petisi penolakan oleh para buruh anggotanya terkait RUU Kesehatan Omnibuz Law yang setarakan tembakau dengan zat adiktif atau narkotika (Foto: Hasyim)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law menuai banyak penolakan dari sejumlah pihak di berbagai daerah. Di Kudus, RUU ini dinilai bakal merugikan banyak pekerja dan masyarakat.

Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Kudus menyoroti RUU Kesehatan Omnibus Law pasal 154. Penolakan itu didasarkan pada penggolongan zat aditif produk hasil tembakau sama dengan narkotika dan psikotropika.

Ketua FSP RTMM-SPSI Kabupaten Kudus Subaan Abdul Rohman mengatakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap ribuan pekerja yang ada di Kabupaten Kudus.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, di Kabupaten sendiri, tercatat 34 perusahaan tembakau dengan total sebanyak 72568 pekerja rokok. Rohman lantas mempertanyakan terkait nasib pekerja rokok jika RUU Omnibus Law disahkan.

“Bagaimana nasib ribuan pekerja, jelas pasal 154 ini kami menolak, sebab dampaknya akan lebih besar kepada para pekerja rokok,” kata Rohman, Senin, 8 Mei 2023.

Menurut Rohman, tembakau bukan barang berbahaya yang tidak bisa disamakan dengan jenis narkotika atau psikotropika. Bahkan, dalam penolakan ini, pihaknya lantang menyuarakan tagline #tembakaubukanganja.