Forum Dekan FH PTMA Tuding RUU KUHP Sebagai Upaya Rekolonisasi

Konferensi pers Forum Dekan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PTMA di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU). (RAHAYU)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Sejumlah Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) mengeluarkan pernyataan terkait draf RUU KUHP yang saat ini sedang digodog oleh Komisi III DPR. Forum dekan tersebut menuding RUU KUHP itu sebagai upaya rekolonisasi.

Hal tersebut diungkapkan saat melakukan konferensi pers dengan sejumlah awak media usai menggelar pertemuan Nasional dalam Pelantikan pengurus dan seminar Nasional Forum Dekan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PTMA di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Jumat, 26 Agustus 2022 kemarin.

Dalam konferensi pers tersebut, dipimpin oleh Dr. Tongat, yang juga sebagai juru bicara dengan anggota tim perumus Dr. Sukmareni, Osgar matompo, Iwan Satriawan, Wendra Yunaldi, dan Ujuh Juhana.

Bacaan Lainnya

Adapun hasil Seminar Nasional yang telah digelar menyimpulkan jika dalam penyusunan dan perumusan RUU KHUP masih menyisakan berbagai persoalan.

“Berbagai persoalan itu mulai dari proses penyusunan dan perumusan yang tidak banyak melibatkan masyarakat, CSO, pemerhati hukum, dan berbagai elemen masyarakat lainnya, sehingga mencederai nilai-nilai demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia,” kata Dr. Tongat yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi isu krusial dalam penyusunan dan perumusannya. Seperti, masih banyak pasal-pasal dalam RUU KUHP hingga saat ini masih jadi permasalahan di dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia.