“Maka Fordek FH PTM se Indonesia memandang, bahwa penyusunan RUU KUHP bukan merupakan upaya untuk melakukan dekolonisasi tetapi justru terasa sebagai upaya rekolonisasi,” terangnya.
Lebih lanjut, seperti contoh pasal yang menurutnya perlu dilakukan kajian ulang. Yaitu dalam Pasal 218 ayat (1) RKUHP mengatur setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama 3,5 tahun.
“Ini justru merupakan semangat rekolonisasi bagi jabatan presiden,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, Fordek akan melakukan kajian secara komprehensif untuk memberikan sumbangan pemikiran secara kritis akademik terhadap penyusunan draft RUU KUHP.
Untuk itu, dari hasil kajian itu akan di sampaikan kepada eksekutif, legsislatif, tim penyusun serta perumus perancang RUU KUHP.
Perlu diketahui, sebelumnya para dekan dan pimpinan sekolah tinggi hukum PTMA tersebut telah melaksanakan Seminar Nasional tentang ‘Menyongsong RUU KUHP yang Berwawasan HAM dan Demokratis’ di UMKU. ***
