Dari data yang dimiliki Bea Cukai Kudus, akibat peredaran rokok ilegal industri rokok yang resmi mengalami kelesuan sehingga omsetnya menurun dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
“Hal ini menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan pengangguran dan kemiskinan,” katanya.
Sebab itu, untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah eks-Karesidenan Pati, Bea Cukai Kudus bersama seluruh jajaran pemerintah terkait aktif melakukan sosialisasi secara tatap muka maupun secara daring melalui media sosial hingga media elektronik.
Pun dengan menyebarkan brosur dan memasang baliho guna memberikan pemahaman ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat.
Sementara untuk para petugas yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum di bidang cukai, kepada mereka diberikan pembekalan melalui berbagai pelatihan untuk mengidentifikasi rokok ilegal supaya semakin profesional dalam menjalankan kinerjanya.
Semua kegiatan itu pun memanfaatkan anggaran yang ebrsumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten se-eks-Karesidenan Pati, Forkopimda, serta rekan-rekan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasi di bidang cukai,” ujar Lenni.
“Perjuangan panjang penuh liku dalam mengumpulkan penerimaan negara ini tentu tidak dapat kami selesaikan sendiri. Sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak sangat penting artinya bagi kami,” lanjutnya.
Kemudian kepada seluruh masyarakat, Bea Cukai Kudus mengimbau untuk menjalankan usaha secara resmi dengan tidak menjual dan tidak membeli rokok yang ilegal.
“Pengurusan izin untuk menjalankan usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai tanpa dipungut biaya dan apabila ada informasi peredaran rokok ilegal dapat disampaikan ke Bea Cukai Kudus,” tandas Lenni.***
