Saat evaluasi terakhir dengan Kemendagri berkaitan dengan tanggung jawab Hasan Chabibie selama menjadi Pj Bupati Kudus, pihak Kemendagri menanyakan perihal kekosongan jabatan yang ada di lingkungan Pemkab Kudus.
“Dari Kemendagri minta tolong agar dipetakan jabatan mana saja yang kosong, kemudian apap ikhtiar yang bisa dilakukukan untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Kudus,” ungkap Hasan.
Pihaknya menyampaikan, permintaan tersebut tidak secara tertulis, namun terjadi dalam diskusi evaluasi yang mana dipastikannya ada bukti rekaman serta notulensi.
Hal itu dikatakan Hasan bisa menjadi dasar agar pihaknya segera menindaklanjuti perintah tersebut.
Sebab menurut Hasan, karena itu bagian dari evaluasi terhadapnya, dalam rapat evaluasi berikutnya pasti akan ditanyakan perkembangannya.
“Karena evaluasi itu ada masukan, (evaluasi) berikutnya pasti akan ditanyakan lagi sudah dipenuhi atau belum, ikhtiarnya bagaimana,” ujarnya.
“Itu bagian dari evaluasi yang sangat berjenjang di Kemendagri, saya kaget saat teman-teman Kemendagri menanyakan itu, tapi faktanya memang begitu mau ngomong apa, harus kita jawab di evaluasi berikutnya,” jelas Hasan Chabibie.
Di sisi lain, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kudus pada Jumat, 8 November 2024, salah satu anggota DPRD Kudus dari PDI Perjuangan, Ngateman mengusulkan agar Pj Bupati menunda sementara waktu pengisian jabatan yang kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Kudus.
Alasannya karena bulan ini merupakan tahun politik, sehingga dikhawatirkan banyak komentar negatif yang muncul tentang keputusan Pj Bupati Kudus tersebut.
“Pj Bupati adalah mitra kerja DPRD, kalau bisa sementara tidak dulu (mengisi jabatan OPD yang kosong) karena ini tahun politik,” kata Ngateman saat menyampaikan instruksinya.
“Apabila ada surat instruksi dari Kemendagri, DPRD akan konsultasi untuk sama-sama menjaga nama baik Kabupaten Kudus,” tegasnya.***
