KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersama Kejaksaan Negeri Kudus terus mendorong penguatan toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang digelar di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Selasa, 6 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan para penghayat untuk membangun komunikasi sekaligus memperkuat pemahaman mengenai toleransi, kebersamaan, serta kehidupan bermasyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus, Andrias Wahyu Adi, menyampaikan kegiatan PAKEM merupakan agenda pembinaan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Tahun ini, kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari kelompok penghayat kepercayaan di Kabupaten Kudus.
“Ini semacam sosialisasi atau pembinaan. Sifatnya program kerja rutin Badan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Kudus yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kudus,” ujarnya.
Andrias menjelaskan, pembinaan tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk memastikan komunikasi dengan kelompok penghayat tetap terjalin dengan baik. Pemerintah daerah, kata dia, terbuka terhadap aspirasi maupun gagasan yang disampaikan kelompok penghayat.
Di Kabupaten Kudus sendiri tercatat terdapat delapan kelompok penghayat kepercayaan. Kelompok tersebut yakni Sedulur Wong Sikep Samin, Sapta Darma, Pramono Sejati, Paguyuban Sumarah, Hardo Pusoro, Budi Luhur, PPK Subud, serta Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran.
“Jumlah penghayat kepercayaan yang disebut dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar 461 orang,” bebernya.
Kesbangpol juga berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam mendampingi kelompok penghayat. Apabila terdapat aspirasi yang hendak disampaikan kepada pemerintah daerah, kelompok penghayat dipersilakan melakukan audiensi dengan kepala daerah.
“Kalau ada hal yang ingin disampaikan, ide, gagasan, pandangan kepada Pak Bupati, terbuka untuk audiensi,” katanya.
Selain persoalan kelembagaan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap aspek kebudayaan dan administrasi kependudukan.
