ZONANEWS.ID – Hasil pelelangan paket pekerjaan PPK-22.043 Belanja Konstruksi Fisik Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan LABKESDA (DAK) oleh Pokja Pemilihan III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi akan ditingkatkan menjadi gugatan perdata dan laporan pidana.
Hal ini menyusul belum adanya kata mufakat dalam pertemuan yang membahas paket lelang tersebut di kantor Sekda Banyuwangi pada 29 Juli 2022 lalu.
Diketahui dua konsultan hukum yakni Budi Kurniawan S.SH alias Cak Wawan dari CWW Law Tech dan Sunaryo, SH, M.Pd. alias Cak Yo mendatangi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi membahas lelang paket proyek DAK tersebut.
Cak Wawan dan Cak Yo datang atas undangan dari Sekda Banyuwangi terkait pembahasan hasil pelelangan paket pekerjaan PPK-22.043 Belanja Konstruksi Fisik Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan LABKESDA (DAK).
Cak Wawan sebagai penerima kuasa CV. Pratama Kencana telah melayangkan somasi pada terhadap Pokja Pemilihan III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Somasi dan keberatan tersebut atas hasil Pelelangan Paket Pekerjaan PPK-22.043 Belanja Konstruksi Fisik Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan LABKESDA (DAK).
“Kami akan datangi Sekda usai kemarin kami sampaikan somasi dan keberatan atas hasil lelang PPK Labkesda,” ujar Cak Wan, seperti dikutip Zonanews.id dari Rajawalitujuh, Selasa 2 Agustus 2022.
Pihaknya menduga terdapat hal menyimpang dari proyek lelang yang dimenangkan CV Darma Ayudya terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
CV Darma Ayudya bertentangan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Dijelaskan Surat Kepala LPJK-PUPR nomor BK 0401-LK/609 tanggal 28 April 2022 tentang “Sertifikat Badan Usaha dengan KBLI 2017 yang tidak memenuhi ketersediaan tenaga kerja”
Diketahui CV. Darma Ayudya adalah salah satu Badan Usaha Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan PP No. 5 Tahun 2021 pasal 88, sehingga tidak memenuhi Asas Legalitas Pemilihan Administrasi dan Legalitas Keabsahan Perikatan Kontrak Kontruksi.
Selain itu Pokja Pemilihan III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dalam pemilihan pemenang mengabaikan tahapan pemilihan berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021.
Penetapan pemenang lelang, dalam hal ini Pokja Pemilihan mengabaikan IKP poin 34.1.
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
“Pokja Pemilihan III juga tidak melakukan tahapan berikutnya yaitu memilih peserta yang mempunyai Nilai Penawaran Teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang tentunya hal tersebut mempengaruhi hasil Pemilihan,” beber Cak Wan dalam dokumen somasinya.
Atas penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam dokumen pemilihan, pihaknya menduga Pokja Pemilihan III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan pihak terkait sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian nyata bagi CV Pratama Kencana.
Beberapa kerugian materil yang dialami CV Pratama Kencana antara lain penyusunan dokumen penawaran berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor sebesar Rp60 juta.
CV Pratama Kencana seharusnya menjadi pemenang tender dan mendapatkan keuntungan 15 persen dari nilai penawaran Rp3,5 miliar yaitu sebesar Rp534 juta.
“Selain itu juga mengalami kerugian imateril karena telah merusak nama baik CV Pratama Kencana. Yang bersangkutan telah mendapatkan ucapan selamat dari rekan-rekan jasa kontruksi namun kenyataannya gagal karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pokja III dan kerugian ditaksir sebesar 10 miliar,” jelas Cak Wan.
Pada pertemuan yang digelar di ruang rapat bagian pemerintahan Sekda Banyuwangi, Cak Wawan kembali menyampaikan ulang hal-hal yang tertuang dalam dokumen somasi salah satunya menduga Pokja III dan pihak terkait melakukan Mal-administrasi dengan memaksakan kemenangan tender seolah sudah sesuai persyaratan pemilihan.
