Dinilai Tak Beres, Konsultan Hukum Gugat Hasil Lelang Paket Proyek DAK Banyuwangi

Kedatangan dua konsultan hukum bahas somasi hasil lelang paket pengerjaan dari DAK di kantor Sekda Banyuwangi. (Istimewa/Rajawalitujuh)

Dalam musyawarah (upaya Non-Litigasi), Pokja III tidak memahami Kualifikasi Administrasi Legalitas Badan Usaha yg bertentangan dengan PP No. 5 tahun 2021 Pasal 88 tentang Personil PJT(Penanggung Jawab Teknik) yang melekat di 2 Badan Usaha sebagai karyawan tetap.

“Pemahaman Pokja hanya memeriksa Sertifikat Badan Usaha Jasa Kontruksi (SBUJK) pemenang masih hidup, akibat ketidaktelitian Pokja III sehingga sebenarnya proses kualifikasi Administrasi tidak memenuhi kualifikasi Administrasi dan tentunya bertentangan dengan asas legalitas perikatan Subjek Hukum Perikatan kontrak Kontruksi,” lanjut Cak Wan.

Ahmad Khairul Abdi selaku anggota Pokja pemilihan didampingi Davit Bambang Sidik P. yang juga anggota dan Dani Al Sofyan, S.T. kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) mengakui bahwa tidak mendalami Kaidah Legalitas yang dimaksud bertentangan dengan PP No. 5 tahun 2021 Pasal 88 tersebut dan berdalih tugas Pokja hanya berdasarkan Perlem LKPP 12/2021 sebagai pedoman pemilihan penyedia jasa.

Bacaan Lainnya

Sementara itu Sudarto Setyo NN, SKM selaku pihak Pejabat Penanggung Jawab Kontrak (PPK) Dinas Kesehatan, menginginkan segala sesuatu permasalahan yang terjadi dicarikan penyelesaian yang terbaik.

“Hendaknya terkait semua permasalahan ini dicari jalan tengah dan jalan terbaik agar pengadaan barang dan jasa serta segala investasi yang ada di Banyuwangi berjalan secara kondusif,” katanya.

Sunaryo, SH, M.Pd. alias Cak Yo berpendapat bahwa belum terdapat kata mufakat dalam musyawarah yang dilakukan di Sekda Banyuwangi ini.

Padahal apa yang disampaikan sudah tertuang jelas dalam dokumen somasi.

“Karena belum ada upaya jelas untuk mendapat kata mufakat, maka agar rasa keadilan berkekuatan tetap dan mengikat pilihannya adalah mencari keadilan lewat Pengadilan Negeri,” tegas Cak Yo.***