“Rata-rata semua desa sudah menganggarkan melalui APBDesa untuk program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini,” sebutnya.
Sasaran program ini adalah warga dengan pekerjaan tidak tetap dan penghasilan yang tidak menentu. Selain itu, mereka harus terdata dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta berusia maksimal 65 tahun.
“Pekerja rentan penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan lewat APBDesa ini nantinya merupakan pekerja rentan yang belum tercover dalam APBD Pemkab Kudus. Jadi pemerintah desa perlu menyisir pekerja rentan yang belum bisa dicover oleh APBD untuk menerima bantuan tersebut melalui APBDesa,” paparnya.
Setiap desa diharuskan menganggarkan program ini minimal untuk 10 orang pekerja rentan.
“Kami harap program ini bisa menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena dengan program ini, setidaknya para pekerja tersebut bisa lebih tenang dalam bekerja karena sudah terlindungi BPJS Ketengakerjaan,” ungkapnya.
Selain pekerja rentan, desa-desa di Kudus juga telah menganggarkan jaminan ketenagakerjaan bagi perangkat desa, BPD, linmas, ketua RT/RW hingga relawan Destana. ***
