“Kita butuh peraturan pelaksana yang menjabarkan perbup. Kami berharap bisa mendorong pemkab lebih serius dalam menyusun dan mengesahkannya karena itu menjadi kebutuhan masyarakat Kudus sendiri,” timpal anggota Komisi B DPRD Kudus itu.
Senada dengan hal itu, Ketua FKDK Kudus, Rismawan Yulianto berharap Perbub ini segera disahkan sebagai dorongan untuk menciptakan Kabupaten Kudus yang Inklusif.
Kudus inklusif, kata dia, menjadi tolok ukur bagaimana semua sendi kehidupan yang berasaskan ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Baik dari layanan pendidikan, pekerjaan, akses publik itu harus setara. Bahwa kami punya hak yang sama seperti halnya masyarakat normal lainnya,” kata dia.
Dia pun menyoroti ketimpangan yang terjadi terhadap penyandang disabilitas atas minimnya kesempatan bekerja maupun layanan pendidikan.
Baginya, Kudus sebagai kota industri perlu lebih membuka diri dan memberikan ruang yang lebih terhadap teman-teman difabel.
“Ironisnya begitu, akses pekerjaan di Kudus masih minim, bahkan teman-teman difabel justru banyak yang bekerja di Jepara. Artinya ini perlu didorong sebab itu termasuk hak-hak dasar,” tandasnya.***
