Termasuk pemanfaatan teknologi seperti mesin gibrig dan insinerator. Pun pengadaan alat-alat berat seperti ekskavator dan bulldozer.
Di sisi lain, Bupati Kudus HM Hartopo juga memberikan tanggapannya terkait penyerapan anggaran DBHCHT yang dimiliki Dinas PKPLH Kudus. Pihaknya lebih setuju dengan rencana pengadaan alat daripada perluasan lahan TPA. Sebab, hal tersebut dinilainya lebih memiliki solusi dan bernilai ekonomi.
“Ya itu dulu (pengadaan barang), karena itu lebih solusi terbaik dan menjadi nilai ekonomi juga,” kata Hartopo kemarin.
Orang nomor satu di Kudus itu juga telah mendapat laporan bahwa sejauh ini belum ada kajian lebih lanjut terkait perluasan lahan. Bahkan pihaknya mengatakan bahwa perluasan tanah bukan menjadi prioritas utama.
“Sebetulnya itu tidak prioritas ya untuk menambah luas lahan, tapi yang lebih saya prioritaskan sebetulnya alat untuk pengolahan sampah sama alat-alat untuk memindah sampah, mentransfer sampah dari bawah ke atas,” kata Hartopo.
Pihaknya juga menyebut, apabila anggaran Rp 6 miliar cukup untuk pemenuhan semua kebutuhan alat, Hartopo mempersilakan.
“Artinya kalau Rp 6 miliar cukup itu cukup ya gak papa,” ucapnya.***
