Pemerintah daerah, lanjut Sam’ani, juga menyiapkan berbagai program pendampingan bagi para PKL. Salah satunya melalui program Sehati yang dapat diakses pedagang dengan mendaftarkan usahanya melalui DPMPTSP.
“Program Sehati mencakup pendampingan legalitas hingga kesehatan makanan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus,” tambahnya.
Dalam aspek penataan, Pemkab Kudus berencana melakukan penataan kawasan PKL agar lebih tertib dan indah. Pemerintah juga akan mengkaji zona khusus untuk mewadahi konsep coffee street sehingga aktivitas usaha dapat berjalan lebih nyaman dan terorganisir.
“Pesan kami, kawasan usaha PKL harus terbebas dari peredaran narkoba maupun minuman keras agar pengunjung dan wisatawan merasa aman,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum Paguyuban PKL Kabupaten Kudus, Mundloha mengatakan bahwa sejumlah program yang dijalankan pemerintah mendapat respons positif dari para pedagang.
“Terimakasih atas apresiasinya kepada kami. Arahan dari Bupati Kudus menjadi penyemangat bagi para PKL di tengah dinamika krisis ekonomi saat ini,” tuturnya.
Ia mengungkapkan harga sejumlah bahan kebutuhan mulai mengalami kenaikan meski belum terlalu signifikan. Namun kondisi tersebut sedikit demi sedikit mengurangi keuntungan pedagang.
“Untuk tren penjualan kita masih wait and see (lihat dan menunggu), memang ada penurunan profit, tapi kami belum berani menaikkan harga,” tambahnya. ***
