Pun dalam rangka penilaian Adipura, fraksi PANHD juga menyarankan agar ada perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dimiliki Kudus di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus.
Atas usulan yang tersebut, Hartopo mengatakan akan menguruk sampah dengan tanah di lokasi tersebut. Sebab, pengelolaan sampah di TPA Kudus belum bisa dikelola dengan sistem sanitary landfill atau sistem pemusnahan sampah yang dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang ditimbun selapis demi selapis.
Sampai saat ini, Pemkab Kudus baru bisa mengolahnya dengan sistem controlled landfill. Yakni sistem pembuangan dengan meratakan dan memadatkan sampah yang datang setiap hari menggunakan alat berat. Sampah dipadatkan, lalu dilapisi dengan tanah setiap lima hari atau seminggu sekali.
“Tujuannya agar gas metan yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut tidak keluar. Sehingga tidak menimbulkan bau busuk dan timbulnya lalat,” jelas Hartopo.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kudus, Abdul Halil menyebut bahwa pengelolaan TPA memiliki nilai paling tinggi dalam penilaian Adipura.
Pemkab Kudus sendiri dikatakan Halil sudah berbenah di dalam pengelolaan TPA yang ada. Kendati sampai saat ini keadaan TPA masih overload.
“Kita sudah berupaya semaksimal mungkin mengurangi sampah dari sumbernya. Di tingkat rumah tangga sudah kita minta untuk memilah. Jadi yang dibuang ke TPA itu sampah yang sudah tidak bisa dipergunakan atau sudah tidak bernilai ekonomis,” jelasnya.
Untuk itu, Halil pun tetap optimis piala Adipura bisa kembali ke Kudus di tahun 2022 ini. Setelah terakhir pada tahun 2018 lalu piala tersebut menjadi milik Kota Kretek. ***
